Anggota Komisi X DPR RI Sodik Mudjahid saat memimpin kunjungan kerja Komisi X ke Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Foto: Jiwa/rni

Anggota Komisi X DPR RI Sodik Mudjahid memimpin kunjungan kerja Komisi X ke Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Dalam kunjungan kerja spesifik ini tim Komisi X bertemu dengan Rektor Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Prof Ahmad dan Plt Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen Dikti Riset Sri Gunadi Partiwi.

Di acara ini Komisi X menyerap aspirasi guna memperbaiki sistem pendidikan perguruan tinggi baik negeri atau pun swasta. Komisi X berpendapat, saat ini sangat diperlukan penguatan kemampuan Perguruan Tinggi, baik PTN maupun PTS, dalam mencetak SDM yang berpengetahuan dan trampil, berkarakter, bermoral dan bermental kuat, peduli serta bertanggungjawab.

"Perbaikan sistem dan peningkatan kesejahteraan untuk para dosen, Perbaikan sistem dalam seleksi siswa mandiri. Kami mendapat usulan dan aspirasi dan kami menangkap ada beberapa ide dari Rektor Universitas Lambung Mangkurat. Tadi ada masalah dosen-dose yang belum naik pangkat," papar Sodik di Banjarmasin, Kamis (26/1/2023). 

Kunjungan ini bertujuan melaksanakan fungsi Komisi X di bidang pengawasan pelaksanaan pendidikan tinggi, terutama dalam mencapai tujuan menyiapkan SDM yang berpengetahuan dan trampil, berkarakter, bermoral dan bermental kuat, peduli serta bertanggungjawab.

Perguruan tinggi dituntut mampu mencetak SDM unggul, trampil dan berkarakter. Tapi meskipun demikian perguruan tinggi masin menghadapi masalah mutu, relevansi, akses, daya saing dan tata kelola. Ahmad mengusulkan agar kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah dan DPR bisa mendorong perguruam tinggi agar lebih produktif. Mislanya pengelolaan perguruan tinggi yang berbasis pada kepentingan lokal. 

"Kita berharap kebijakan dari Pemerintah pusat dan DPR RI bisa mendukung manajemen peningkatan mutu perguruan tinggi. Sehingga perguruan tinggi di Indonesia punya daya saing," ungkap Ahmad. Komisi X pun memahami bahwa saat ini perlu dukungan dan keberpihakan terhadap penyelenggaraan PTS sebagai penanggungjawab pendidikan tinggi yang dominan di Indonesia.

Permasalahan seperti dis-equalities, quality, relevancy, dan competitiveness yang berlangsung pada PTS, agar segera mendapatkan solusi. Selain itu juga diperlukan refocusing kinerja PTN, yang didukung oleh peningkatan mutu, relevansi, akses, daya saing dan tata kelola, untuk mendapatkan output yang maksimal. (ssb/aha)